Terangnews.my.id / Kab. Bandung Barat – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas gizi generasi muda kini mulai menjadi sorotan publik. Pasalnya, ketidakjelasan nilai satuan harga per porsi makanan yang diterima siswa memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan orang tua murid dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis (5/3/2026).
Sorotan tersebut disampaikan pemerhati kebijakan pemerintah, Ir. Apung Hadiat Purwoko, MSI, dalam wawancara melalui pesan suara WhatsApp dari kediamannya. Ia menilai transparansi dalam pelaksanaan program MBG menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, selama ini para orang tua murid maupun KPM tidak mengetahui secara pasti berapa nilai nominal dari setiap paket makanan yang diterima anak-anak mereka di sekolah. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga kecurigaan di tengah masyarakat.
“Publik, terutama orang tua murid, pasti melakukan perhitungan. Mereka melihat menu yang tersaji lalu membandingkannya dengan ekspektasi. Agar tidak terjadi gejolak atau praduga yang tidak diinginkan, Badan Gizi Nasional bersama pengelola dapur MBG sebaiknya mencantumkan harga satuan menu secara terbuka,” ujar Apung.
Transparansi Tidak Hanya Soal Harga
Lebih lanjut, Apung menegaskan bahwa transparansi program tidak boleh berhenti pada informasi harga makanan saja. Ia juga mendorong agar setiap paket makanan dilengkapi dengan label informasi kandungan gizi secara jelas.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kandungan nutrisi yang dikonsumsi anak-anak melalui program tersebut.
“Masyarakat perlu tahu apa yang masuk ke tubuh anak-anak mereka. Berapa kalori yang terkandung, vitamin apa saja yang ada dalam sayuran, hingga komposisi proteinnya. Informasi gizi tersebut sebaiknya dicantumkan pada kemasan makanan,” katanya.
Ia menjelaskan, pencantuman informasi gizi memiliki dua fungsi penting, yakni sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai standar gizi yang baik, serta sebagai bentuk akuntabilitas pengelola program agar menu yang disajikan benar-benar memenuhi standar kesehatan.
Jaga Kepercayaan Publik
Apung juga mengingatkan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari luasnya distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan kualitas menu yang disajikan.
“Jika harga dicantumkan dan kandungan gizi dipaparkan secara detail, maka akuntabilitas program ini akan terjaga. Jangan sampai niat mulia pemerintah ini tercederai oleh manajemen di lapangan yang kurang transparan,” tegasnya.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional diharapkan dapat merespons berbagai masukan tersebut agar pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan tepat sasaran, tepat gizi, dan tetap menjaga integritas pengelolaan anggaran di lapangan.
(Red)
Komentar