Terangnews.my.id / Aktivitas Proyek yang yang disebut-sebut PT. Sri Indah Barelang (SIB) di Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam semakin menyala diduga ilegal tanpa izin resmi, Sabtu (03/01/2026).
Anehnya kegiatan tersebut terbuka tanpa dilengkapi papan informasi proyek, dokumen UKL-UPL, Amdal, maupun bukti perizinan yang seharusnya menjadi syarat sah yang menjadi syarat mutlak dalam setiap aktivitas pemanfaatan lahan.
Menurut sumber bahwa Fakta di lapangan semakin memperkuat dugaan bahwa proyek yang disebut-sebut melibatkan kontraktor (PT Sri Indah Barelang) merupakan proyek siluman. Kegiatan dilakukan tanpa dokumen izin yang jelas, tanpa papan informasi, serta tanpa adanya sosialisasi kepada warga sekitar. Semua ini menimbulkan kesan kuat bahwa proyek sengaja dijalankan secara diam-diam dan di luar prosedur hukum yang semestinya.
Dari observasi yang dihimpun oleh awak media ini tampak alat berat seperti Excavator dan Dump Truck milik perusahaan beroperasi tanpa plang resmi dan dokumen perizinan yang dapat diverifikasi. Sehingga ini bisa menimbulkan persepsi dan asumsi yang berbeda. Apakah ada oknum tertentu yang Memback-up sehingga berjalan mulus?
Dampak lingkungan mulai terlihat nyata. Penimbunan laut dan pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan memicu sedimentasi, meningkatkan kekeruhan air, dan mengganggu habitat biota laut. Tanpa pengendalian tegas, risiko ekologis bisa berlanjut dan berdampak jangka panjang.
Debu beterbangan dijalan akibat aktivitas alat berat menurunkan kualitas udara di sekitar lokasi, namun langkah pengendalian dampak lingkungan dari proyek belum tampak.
Proyek dari pemotongan lahan, penggalian, tambang pasir, penimbunan laut, berlangsung masif hampir setiap hari tanpa izin yang jelas., ada apa? Dimana pengawasan BP Batam, APH dan Dinas terkait.
Situasi ini menguatkan dugaan pembiaran berlapis, di mana pengawasan oleh BP Batam, pengendalian lingkungan oleh DLH Kota Batam, dan respons aparat hukum belum berjalan efektif. Posisi proyek yang tidak jauh dari Markas Besar Polda Kepri menambah pertanyaan soal koordinasi pengawasan lintas instansi.
Case ini menjadi ujian serius bagi tata kelola pesisir laut Batam. Jika pengawasan terus lemah, kerusakan ekologis yang ditimbulkan proyek bisa bersifat permanen.
Media ini kini menyoroti peran BP Batam sebagai otoritas pengelola kawasan strategis. Sebagai lembaga yang berwenang menertibkan dan mengevaluasi aktivitas di pesisir laut, BP Batam dinilai harus segera memberi klarifikasi dan mengambil langkah pengawasan tegas terhadap PT SIB.
Beberapa sumber menyebut proyek bahkan mengatasnamakan BP Batam untuk membangun kesan legalitas, meski klaim tersebut tidak didukung bukti yang sah. Situasi ini membuka pertanyaan lebih luas soal efektivitas pengawasan di kawasan strategis Batam.
Selain risiko lingkungan, proyek PT SIB juga mencerminkan potensi kegagalan sistem pengawasan negara terhadap ruang laut strategis. Publik menuntut tindakan transparan dan tegas dari BP Batam, DLH Kota Batam, serta aparat hukum untuk menghentikan potensi kerusakan lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi kepada pihak BP Batam, APH dan Dinas Terkait. / SJ
Komentar